Apa Itu Pajak Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

pajak penghasilan

Pajak merupakan kontribusi yang dibebankan oleh negara kepada perorangan, organisasi, dan badan usaha tertentu yang berdasarkan UU perpajakan dikenai kewajiban untuk melunasinya. Pajak sifatnya memaksa dan ada beberapa macam tergantung peruntukannya.

Jenis-jenis pajak antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Hotel dan Restoran.

Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh)?

Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh merupakan jenis pajak yang wajib dikeluarkan perorangan, perusahaan, atau organisasi lainnya atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak (1 tahun).

Nah, penghasilan ini bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari gaji, honorarium, keuntungan usaha, hadiah, dan sebagainya. PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dan hasilnya akan dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan operasional negara.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan PPh tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1983, lalu berturut-turut diamendemen menjadi UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tidak semua orang dikenai kewajiban membayar pajak, yakni mereka yang penghasilannya masih berada di bawah batas maksimal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.

Artinya, Anda baru akan diwajibkan untuk membayar PPh jika penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun melebihi batas PTKP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PMK 2016).

  1. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
  2. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
  3. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  4. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Lalu, siapa saja yang termasuk dalam keluarga sedarah, semenda, dan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan?

  • Keluarga sedarah: orang tua dan anak
  • Keluarga semenda: mertua, anak tiri, dan ipar
  • Keluarga sedarah dalam satu garis keturunan: saudara kandung

Nah, merujuk pada keempat poin PTKP di atas, maka seseorang yang penghasilannya kurang dari Rp4,5 juta per bulan tidak dibebani kewajiban membayar PPh.

PPh Pasal 21: Pengertian Penghasilan Kena Pajak

Setiap wajib pajak dibebani PPh 21 yang berbeda-beda tergantung status kepegawaiannya, apakah ia seorang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bahkan bukan pegawai sama sekali. Lalu, apa sih pengertian dan syarat suatu penghasilan akan dikenai pajak?

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Baca juga:  13 Cara Mengatur Keuangan bagi First Jobber
  • Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan Penghasilan Kena Pajak sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
  • Pegawai tidak tetap dikenakan Penghasilan kena pajak sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru.
  • Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, Penghasilan kena pajak yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Tips Mudah Menghitung PPh

Menghitung Pajak Penghasilan bukan sesuatu yang sulit. Berikut tips yang perlu Anda terapkan agar kegiatan penghitungan PPh bisa lebih efisien.

  • Buat Daftar Penghasilan Bulanan Anda

PPh dibebankan pada jumlah penghasilan total yang diterima seseorang dalam masa tahun pajak (1 tahun). Nah, kalau Anda bukan pegawai yang mendapat gaji bulanan tetap, buatlah daftar pemasukan secara detail setiap bulan.

Apa saja yang dihitung? Semua komponen pemasukan wajib masuk dalam daftar penghasilan bulanan, tidak hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan, uang lembur, dan sebagainya. Dengan kata lain, daftar ini masih berupa penghasilan kotor (bruto).

  • Cari Selisih Penghasilan Kotor dengan PTKP

Selanjutnya, Anda tinggal menghitung selisih penghasilan kotor dengan PTKP. Caranya yaitu bruto – PTKP. Ingat, PTKP masing-masing orang berbeda tergantung kondisinya. Sila merujuk pada poin tentang PTKP pada pembahasan sebelumnya.

Nah, hasil dari selisih bruto dan PTKP ini disebut dengan neto alias penghasilan bersih, atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jika besaran PKP sudah diketahui, Anda sudah bisa menghitung PPh.

Besaran Nilai PPh Berdasarkan PKP

Adapun ketentuan nilai PPh berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah:

  1. Penghasilan bersih yang kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%.
  2. Penghasilan bersih antara Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%.
  3. Penghasilan bersih antara Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%.
  4. Penghasilan bersih di atas Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 50%.

Contoh Kasus Cara Menghitung PPh

Andi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp7.000.000. Artinya dalam setahun ia menerima gaji sebanyak Rp84.000.000. Karena belum menikah, ia masuk PTKP kategori pertama, yakni Rp54.000.000.

Penghasilan kotor – PTKP = penghasilan bersih (neto)

Rp84.000.000 – Rp54.000.000 = Rp30.000.000

Selanjutnya dapat dihitung jumlah PPh yang harus disetorkan. Karena penghasilan bersih yang diperoleh sebesar Rp30.000.000, maka tarif pajak poin pertamalah yang berlaku (5%). Cara menghitungnya:

5% x Rp30.000.000 = Rp1.500.000

Maka besar pajak yang harus dibayarkan Andi dalam setahun adalah Rp1.500.000 atau sekitar Rp125.000 per bulannya.

Pajak untuk Siapa?

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara. Hasil pungutan pajak digunakan untuk memenuhi belanja pegawai dan membiayai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Segala jenis subsidi, pelayanan pemerintah, serta fasilitas umum yang dapat dinikmati masyarakat sekarang ini merupakan hasil dari pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh). Jadi, tak ada alasan bagi kita untuk tak membayar pajak, kan?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*